Lampungjaya.news, Kotabumi - Ratusan kader Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Lampung Utara mendesak Pemerintah Pusat untuk membatalkan kenaikan harga BBM yang belum lama ini dilakukan. Tuntutan itu disampaikan dalam aksi unjuk rasa yang digelar di tiga tempat berbeda, Rabu (14/09/2022).

Lokasi pertama yang disasar mereka adalah Kantor Pemerintah Kabupaten Lampung Utara. Massa yang berjumlah sekitar 300-an orang itu sempat tertahan di pintu masuk.

Petugas kepolisian memasang barikade pagar kawat berduri di lokasi. Belum lagi ditambah dengan puluhan petugas yang menjaga ketat pintu masuk membuat akses menjadi tertutup bagi para pendemo. Meski begitu, massa akhirnya diperkenankan‎ masuk ke dalam halaman kantor Pemerintah Kabupaten.

“Kami minta pemkab sampaikan aspirasi kami pada Pemerintah Pusat agar kenaikan BBM itu dibatalkan,” tegas Koordinator Lapangan, Okta Irjun Saputra.

Menurutnya, kebijakan ini sangat tidak berpihak pada rakyat. Sebab, dengan k‎ebijakan ini, harga – harga sembako dan kebutuhan hidup lainnya juga akan semakin melambung tinggi. Padahal, saat ini mereka masih berupaya bangkit dari kesulitan hidup akibat pandemi Covid-19.

“Pemerintah Kabupaten juga harus berikan solusi untuk mengatasi dampak dari kenaikan tersebut,” kata dia.

Usai menggelar aksi di sana, mereka ‎kemudian melanjutkan aksinya di kawasan tugu Payan Mas dan berakhir di kantor legislatif. Lantaran hanya ada satu orang saja anggota DPRD (Wakil Ketua II) yang menemui mereka, massa sempat tersulut emosinya.

Mereka pun memaksa untuk ke dalam ruangan rapat. Namun, keinginan tersebut ditolak karena yang diperkenankan hanyalah perwakilan saja dan bukannya seluruh massa.

Sempat terjadi aksi bakar ban bekas di sana akibat keinginan mereka ditolak. Pihak kepolisian pun mencoba melakukan negosiasi dengan mereka. Untungnya, para pendemo akhirnya mau mengalah dan menerima tawaran dari pihak kepolisian.

Dalam rapat yang dipimpin oleh Dedi Sumirat/Wakil Ketua II itu, massa menyampaikan seluruh tuntutan mereka.

Selain itu, massa juga mendapatkan kiriman video dari Ketua DPRD Lampung Utara, Wansori. Video itu berisikan kesediaannya untuk menyampaikan aspirasi dari para pengunjuk rasa pada Pemerintah Pusat.

Adapun tuntutan lainnya yang disampaikan oleh para aktivis mahasiswa tersebut ‎adalah menolak pasal – pasal yang bermasalah di Undang – Undang Rancangan KUHP, memperbaiki perekonomian Lampung Utara agar tidak menjadi daerah termiskin dan terburuk di Lampung. Terakhir, menindak tegas ASN yang terlibat kasus korupsi.(*/sandi)